Sub Judul Menjamin Hak setiap warga memperoleh kesehatan bermutu ini disampaikan oleh dr. Zaenal Abidin, MH (Ketua PB IDI) pada acara Musyawarah cabang dan Seminar BPJS Kesehatan IDI Cabang Balikpapan (22/9/13).  Berdasarkan komitmen bersama yaitu penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ada dua point yang penting dalam penerapan JKN memadukan 2 sistem:

Dua point diatas terlihat adalah 2 sisi dari 1 mata uang. Sektor kesehatan sangat krusial yang diberikan apabila pemerintah menganggap pelayanan kesehatan terlihat dari satu sisi saja. Sementara seperti risk pooling factor dari kemampuan pasien hingga ke pelayanan kesehatan seperti transport dan makanan sehari-hari. Bagian dari sistem pelayanan kesehatan berbasis pelayanan primer dalam era jaminan kesehatan nasional. Seperti Pusat Rujukan untuk mengatasi masalah khusus, juga sebagai pusat penelitian & pengembangan ilmu. Back up untuk mengatasi masalah kesehatan yang tak terselesaikan DPP (dokter pelayanan primer). Gatekeeper untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan kesehatan warga (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif), 1 DPP mengayomi kurang lebih 2500 warga. Rerata kontak per orang per tahun kurang lebih 4 kali, sekitar 10-12%% dirujuk ke strata sekunder. Setiap warga diajak berpola hidup sehat, mampu mengobati diri sendiri (SELF-CARE) & Tahu saat yang tepat berkunjung ke dokter. SETIAP WARGA wajib mendaftarkan diri ke-1 klinik/praktik mandiri strata primer yang berada di wilayahnya.

JKN untuk siapa ?

Untuk orang miskin ?

JKN Untuk seluruh warga Indonesia ?

Apakah Faktor penentu keberhasialn JKN ?