Dr. Bahtiar Husain, Sp P, MH.Kes dari Kemenkes dialam acara ini menjelaskan tentang etika dan landasan etik tentang Mal praktik (Balikpapan, 14/04/13). Perkembangan hukum kesehatan di Indonesia vs Inernasional. Menceritakan tentang kebangkitan hukum kedokteran awal kesadaran hukum kesehatan mulai tahun 1981. Rukmini Kartono meninggal setelah ditolong oleh dr. Setianingrum pada tingkat Kasasi dinyatakan bebas dari tuduhan malpraktek oleh mahkamah Asgung dibebsakan karena dokter tersebut sudah menolongnya saat terjadi reaksi anafilaksis.Hal ini disampaikan pada Pelantikan Pengurus PDPI Cabang Kalimantan Timur Masa Bakti 2013 – 2016 dan Simposium “UPDATE OF RESPIRATORY EMERGENCIES MANAGEMENT” Hotel Grand Jatra Balikpapan, Minggu 14 April 2013.

Keluarnya Undang-undang tahun 29 No. 2004. Munculnya MHKI (Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia) di Jakarta. Sedangkan WAML erdiri tahun 1967. Tahun 2008  mulai member medical Law. Di Bali rencananya tahun 2014 untuk WAML Internasional.

Citra praktek kedokteran di masyarakat mulai menurun di masyarakat karena anggapan miring. Seperti tuduhan dokter lebih jahat dari Polantas (Ciptaning), Syarat Rekruitment spesialis di RS diberi target income ?, Kolusi antara laboratorium, dan pabrik Farmasi ?,  menelantarkan pasien, dan beberapa tuduhan yang mencederai profesi kedokteran. Seharusnya para dokter memiliki hak jawab. Karena itulah badan ini dibentuk. Dokter menjadi calo atau MLM berbisbis dengan MLM sudah jelas sekali dilarang.

Hujatan pada dokter

Citra yang menurun terjadinya krisis kepercayaan sehingga pesien beralih kepada pengobatan tidak rasional seperti paranormal. Harapan yang diinginkan masyarakat ternyata terlalu tinggi. Semuanya lebih pada masalah komunikasi yang menimbulkan antipati. Pasal yang menjadi senjata para penuntut adalah pasal 66 UU No. 29/2004 tentang praktik kedokteran yang semestinya direvisi karena merugikan secara sepihak. MKDKI dapat menerima laporan hal ini. Dan tentunya jika disusupi ranah politik akan sangat berbahaya secara subjektif.

Negligence bukanlah malpraktek

Karena kecapaian tubuh yang dapat menimbulkan kelalaian bukanlah malpraktek. Jika dokter sendiri tidak bugar akan membahayakan pasien sehingga dokter tersebut memberikan informasikan kepada pasien yang bersangkutan. Prinsip yang diberikan adalah yang sesuainya prosedural yang diberikan untuk pasien. UU Kedokteran No. 29 tahun 2004 pasal 50 menjelaskan tentang hal ini. 

Medical indication untuk segala sesuatunya adalah indikasi. Pasien preference adalah hak untuk pulang misalnya adalah hak pasien menentukan dirinya sendiri. Hubungan dokter-pasien terjadi secara serasi, berdasarkan kepercayaan, dan tidak ada niat untuk saling merugikan, maka kemungkinan terjadinya tuntutan jadi kecil.  Prinsip dasar moral:

Sengketa Medis

Cegahlah salah pengertian disebabkan kurangnya informasi oleh pasien yang semestinya menjadi tugas dokter untuk memberikan informasi sejelasnya. Dapatlah penuntut atau pengacara yang menjebak para dokter dengan hal ini. Ada perjanjian hukum seperti perjanjian upaya dan perjanjian hasil.  Bilamana terjadinya sengketa medis lebih baik terjadinya respon dan jangan disepelekan. Dengan nonlotogasoi jika masuk ke dalam secara litigasi karena butuh waktu dan biaya besar. 

Mmm, menurut saya pribadi seharusnya dokter dengan dokter tidak perlu membayar karena sesuai dengan etika. Namun etika tidak memiliki daya paksa, sehingga suka-suka sajalah ...